LANGGANAN MACET- Arus lalu lintas di Simpang Dua, tepatnya dekat Jembatan Timbang sering jadi langganan macet. Hal ini diakibatkan ruas jalan sempit tidak sebanding dengan kepadatan arus lalu lintas. Foto ini diabadikan, Kamis (6/3). (Foto: Dhev Bakkara)
METROSIANTAR.com, SIANTAR – Simpang Dua, salahsatu titik rawan macet di Kota Pematangsiantar. Untuk mengurai kemacetan, Jembatan Timbang di pintu masuk kota pelajar itu sebaiknya direlokasi.
Hal itu disampaikan Viktor Sirait SH, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar, kepada METRO, Kamis (6/3). Menurut Viktor, volume kendaraan sudah tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Terutama di Simpang Dua, ruas jalannya tergolong sempit.
Masih kata Viktor, selain ruas jalan sempit, di sekitar Simpang Dua juga banyak ditemukan terminal bayangan, baik untuk pengangkutan plat kuning dan pengangkutan plat hitam seperti travel. “Jadi, semuanya menumpuk di Simpang Dua,” ujar Ketua LSM Forum Komunikasi Suara Pembangunan (FKSP) Cabang Siantar-Simalungun itu.
Dia menjelaskan, Simpang Dua merupakan perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Kemudian di Simpang Dua juga pertemuan kendaraan yang datang dari Raya, ibukota Kabupaten Simalungun dan dari Kabupaten Karo. “Itu sebabnya Simpang Dua rawan macet dan ini sudah berlangsung lama tapi belum ada langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Untuk mengurai kemacetan ini, salahsatu langkah adalah dengan merelokasi jembatan timbang Simpang Dua. Soal lokasi, itu sepenuhnya dikembalikan ke pemerintah. “Tapi menurutku relokasi sebaiknya ke pinggiran kota, misalnya ke arah Parapat dan atau ke arah Raya,” katanya. Langkah selanjutnya dilakukan pelebaran jalan, tepat di persimpangan Jalan Sisingamangaraja mengarah ke Rindam.
Menanggapi saran Viktor, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jembatan Timbangan Simpang Dua P Panjaitan, mengatakan kemacetan di Simpang Dua terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Mengenai usulan agar direlokasi, Panjaitan mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja. Namun dia menjelaskan bahwa relokasi itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. (end/dro)
SOCIALIZE IT →