Hulman Sitorus
METROSIANTAR.com, SIANTAR - Pernyataan kontroversial diucapkan Wali Kota Siantar Hulman Sitorus SE saat pemberangkatan rombongan Karnaval Pemilu Damai 2014 di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka Kota Siantar, Sabtu (15/3).
Dia mengaku tidak peduli bila partai berlambang bintang mercedes tidak dipilih. Sebab prinsipnya dia sudah memberi pembelajaran politik yang baik.
Ucapan Ketua DPC-Partai Demokrat Siantar itu, menyikapi isu berkembang yang menyebutkan dirinya mengarahkan berbagai pihak untuk mendukung dan memenangkan salah satu Calon Legislatif (Caleg) tertentu.
Menurutnya, semua isu menyatakan dirinya terlibat mengarahkan dan bagi-bagi duit memenangkan satu caleg semuanya tidak benar.“Ada beredar di handphone-handphone mengatakan ada perintah kepada lurah-lurah memenangkan caleg tertentu. Itu bohong besar,” tegas Hulman.
Ada juga beredar SMS (pesan singkat,red) mengisukan dirinya sebagai ketua partai membagi-bagikan duit Rp300 ribu per orang supaya memilih caleg tertentu. Itu juga tidak benar.
“Bodoh kali sebagai ketua membuat orang jadi anggota DPRD pakai uang saya. Kalau mau jadi DPRD pakai modal sendiri. Tak dipilih Partai Demokrat saya tak peduli. Yang penting saya sudah ajarkan yang baik, jangan pakai money politic,” tegas Hulman.
Dia juga menyampaikan, para caleg jangan pernah berprinsip sebagai ‘kutu loncat’. Sebagai orang yang berpijak dalam satu partai politik harus benar-benar melaksanakan tugasnya.
“Di mana kita bisa hidup di situ kita bisa makan. Di partai mana kita berdiri di situ kita ekspresikan diri kita,” katanya.
Sebelumnya Divisi Hukum KPU Siantar Drs H Amri Zein dalam laporannya menyampaikan, karnaval merupakan tahapan kampanye pemilu yang bertujuan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait palaksanaan pemilu.
“Ini cerminan kebulatan tekad menyukseskan pemilu. Seluruh caleg harus memiliki visi misi murni ketika lolos terpilih dan menjadi wakil rakyat yang terbaik. Selain itu para caleg harus siap untuk kalah dan siap untuk menang,” ujarnya.
Pantuan wartawan koran ini, setelah penyampaikan kata sambutan, acara dilanjutkan pemberangkatan peserta karnaval oleh Wali Kota Siantar Hulman Sitorus SE didampingi Uspida Siantar.
Para caleg dari seluruh parpol peserta pemilu berkeliling Kota Siantar mengendarai kendaraan roda empat, tiga dan dua lengkap dengan atribut partainya.
Sementara berdasarkan Surat Keputusan KPU Siantar Nomor 07/kpts/KPU-PS/III/2014 tentang tanggal dan tempat pelaksanaan kampenye rapat umum dalam Pemilu DPRD Siantar Tahun 2014, lokasi yang ditentukan untuk rapat umum berada di empat lokasi masing-masing, Lapangan Melanthon Siregar di Jalan Farel Pasaribu, Kecamatan Siantar Marihat.
Kemudian Gedung Olah Raga (GOR). Kedua lokasi ini disebut zona A. Selanjutnya di Lapangan Stadion Sangnaualuh Damanik, Kecamatan Siantar Timur dan Lapangan Tanjung Pinggir disebut dengan zona B.
Ketua KPU Siantar Mangasi Purba menyebutkan, jadwal kampanye rapat umum dimulai tanggal 16 Maret sampai 5 April. Setiap partai harus tetap mengikuti aturan.
Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Siantar Fery Sinamo saat diminta komentarnya terkait pernyataan Hulman Sitorus yang tidak peduli Partai Demokrat tidak dipilih, semata-mata bertujuan agar pemilu berjalan bersih tanpa adanya politik uang atau money politic.
“Maksud beliau itu (Hulman, red) supaya pemilu berjalan bersih tanpa ada kecurangan dan berpolitik santun. Bahkan, beliau mengharapkan Partai Demokrat lebih baik dari tahun 2009,” katanya saat dihubungi wartawan koran ini melalui telepon.
Fery Sinamo menyebutkan, selama menjabat Ketua DPC Partai Demokrat, Hulman selalu memberikan arahan kepada kader dan caleg supaya mendukung program pemerintah dan tidak melakukan kecurangan saat pemilu.
“Selama beliaulah pimpinan di partai ini benar-benar demokratis. Bila memimpin rapat partai, beliau selalu memberikan arahan yang baik dan memberikan perhatian lebih kepada Partai Demokrat,” katanya.
Dia menambahkan, Hulman justru berharap Partai Demokrat mendapat kursi lebih dibandingkan pemilu sebelumnya. “Kalau sebelumnya hanya enam kursi, pemilu kali ini harus bisa lebih dan Partai Demokrat bisa pemenang dibanding partai lainnya,” pungkas Fery.
Abaikan Aturan Karnaval
Sementara saat pemberangkatan peserta Karnaval Pemilu Damai di Kabupaten Simalungun di depan Kantor KPU di Pematang Raya, seluruh parpol mengabaikan aturan karnaval yang sudah disepakati sebelumnya.
Anggota KPU Simalungun Rajak Siregar mengakui hal itu. Pelanggaran dimaksud terkait jumlah kendaraan yang diikutkan saat kegiatan. Harusnya setiap parpol diberikan dua kendaraan. Tetapi seluruh parpol membawa kendaraan lebih dari dua. Selain itu kendaraan ditempeli stiker gambar calon legislatif (caleg).
“Hanya bendera parpol dan logo partai yang bisa, tapi ditempeli gambar caleg. Jumlah kader dan simpatisan juga berlebih,” katanya.
Pantauan wartawan koran ini, rute karnaval dimulai dari kantor KPU dan diberangkatkan Sekda Simalungun Drs Gideon Purba bersama Ketua KPU H Porang Harahap, Ketua DPRD Binton Tindaon, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik dan Dandim Simalungun diwakiki Mayor Inf Sumaryoko.
Iringan karnaval dikawal kendaraan Polres Simalungun, Polisi Militer, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta dari Dinas Kesehatan. Kendaraan karnaval yang dihiasi ornamen Simalungun melintas dari Pamatang Raya (Jalan Siantar-Seribudolok) menuju Jalan Siantar-Parapat.
Setelah melewati simpang dua Kota Siantar, perjalanan berlanjut hingga ke Kecamatan Girang Sipangan Bolon dan berhenti di Open Stage Parapat.
Divisi Humas KPU Adelbert Damanik saat ditemui wartawan koran ini mengaku, sebelum kegiatan karnaval digelar, sudah terlebih dahulu dilaksanakan penandatangan deklarasi pemilu damai oleh ma sing-masing pengurus parpol bersamaan dengan pelaksanaan apel gelar pasukan operasi kepolisian Mantap Brata Toba 2014 di halaman Kantor Bupati Simalungun Pamatang Raya.
Penandatangan deklarasi disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Panwas Simalungun.
Dia menerangkan, pengamanan selama pemilu, Poldasu dalam amanat yang dibacakan Kapolres Simalungun mengerahkan personel sebanyak 10.966 orang, ditambang 2.193 personil TNI. Adelberd menambahkan, saat kampanye parpol berkewajiban memberi daftar juru kampanye (jurkam) kepada KPU. Tetapi hingga saat ini masih ada parpol belum memberikan daftar jurkam.
“Kalau nama jurkam tidak diserahkan. Maka kampanyenya dikatagorikan ilegal. Sedangkan kampanye di luar rapat umum, waktunya terserah partai masing-masing,” ucapnya. (dho/lud/pra/spy)
SOCIALIZE IT →