METROSIANTAR.com, RANTAUPRAPAT – Pihak Dinas Cipta Karya mengaku tidak tahu menahu soal adanya pungutan liar untuk mendapatkan kucuran proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Labuhanbatu.
Itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) PNPM-PISEW di Dinas Cipta Karya Yunus didampingi Latifah Asni Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labuhanbatu, Sabtu (15/3).
Keduanya mengaku terkejut dengan adanya pungutan liar terhadap warga yang akan menjadi pelaksana kegiatan pekerjan proyek PNPM-PISEW di Desa Bagan Bilah.
Menurut keduanya, mereka sebagai instansi yang membidang PNPM-PISEW di Pemkab Labuhanbatu tidak pernah menginstruksi melakukan pungutan kepada pengurus, pelaksana maupun konsultan PNPM-PISEW.
Sebab sesuai prosedur pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW, setiap warga yang akan menjadi pelaksana kegiatan pekerjaan proyek terlebih dahulu mengajukan proposal yang diketahui kepala desa kemudian untuk dilanjutkan ke Pertanggungjawaban Operasional Kegiatan (PJOK) di Pemerintah Kecamatan.
“Jadi yang menentukan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan pekerjaan PNPM-PISEW itu terlebih dahulu diseleksi oleh panitia di Kecamatan, konsultanpun terlebihi dahulu berkordinasi dengan FD dan Kades atas pengajuan proposal warga,” kata mereka.
Mereka juga mengatakan pada tahun 2014 ini belum dibentuk atau ditentukan kepengurusan PNPM-PISEW dimulai dari PJOK Kecamatan, Fasilitator Desa (FD) serta warga yang akan menjadi pelaksana kegiatan pekerjaan. ”Jadi pungli dengan dalil uang paket atas kegiatan pekerjaan PNPM-PISEW tidak dibenarkan,”papar mereka.
Sementara itu Irul, Pjs Kades Bagan Bilah ketika ditanya adanya Pungutan liar dalam pelaksana kegiatan pekerjaan PNPM-PISEW di desanya justru meminta wartawan untuk tidak mempersoalkan masalah tersebut karena takut desanya tidak mendapatkan proyek pekerjaan PNPM-PISEW. (Riz)
SOCIALIZE IT →